Pertentangan Norma Terkait Kewajiban Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Kukuh Ari Firmansyah Firmansyah; Bagus Oktafian Abrianto

Authors

Kukuh Ari Firmansyah Firmansyah Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Bagus Oktafian Abrianto Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Keywords:

Narkotika, Pecandu, Rehabilitasi, Sanksi

Abstract

This legal research is to analyze the conflict of norms that arises between Article 54 and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method is a normative juridical research method with a statutory approach. Descriptive analysis is used to detail relevant legal provisions and their implications for legal practice in the field. The research results show that there is a conflict between Article 54 and Article 103 of the Narcotics Law. Article 54 views rehabilitation as an obligation for addicts who voluntarily report themselves, while Article 103 establishes a judicial process and a judge who has the authority to decide whether rehabilitation should be provided. This conflict of norms results in legal uncertainty. The legal consequence of this conflict of norms is that law enforcement and the provision of rehabilitation for narcotics addicts can vary depending on how the judge decides. Judges were given guidelines in SEMA number 4 of 2010 to provide rehabilitation for addicts. Clear normative and practical solutions are needed to resolve these uncertainties, which may involve changes in legislation or implementation guidelines. This is important to ensure that effective rehabilitation is provided to drug addicts, while adhering to the principles of law and justice.

References

Hikmawati P, ‘Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika’ (2011) 2 Negara Hukum 330 http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba,

Permata Sari Intan, Suryawan B and Nyoman S, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika’ (2019) 1 Jurnal Analogi Hukum 104 https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462

Sitorus H, ‘Penerapan Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika’ (2021) 5 59

Gani, Hafield Ali. “Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika”. Jurnal Poenale. Vol. 44 No. 8, 2015, hal. 1689–1699.

Hikmawati, Puteri. “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”. Negara Hukum. Vol. 2 No. 2, 2011, hal. 330–350. http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba, diakses 2011.

Hukum, Fakultas et al. “PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL ( STUDI PUTUSAN NOMOR 56 / PID . SUS / 2019 / PN / SDA ) Chrysto Fransco Siletty A . Latar Belakang”. Vol. 4 No. 35, 2021, hal. 1373–1391.

Padang, Krismanko. “Penerapan Rehabilitasi Dan Pengobatan Pasien Narkotika Dalam Pasal 53 Dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Journal of Law and Nation. Vol. 1 No. 1, 2022, hal. 9–16.

Satria, Wendra. “Kualifikasi pecandu narkotika dalam proses penegakan hukum”., 2015.

Sitorus, Hotman. “Penerapan putusan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika”. Vol. 5 No. 35, 2021, hal. 59–77.

Sri Purwatiningsih. “Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia”. Populasi. Vol. 12 No. 1, 2021, hal. 37–54. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=41385&val=3594&title=PENYALAHGUNAAN NARKOBA diakses 2021.

Sulistyawati, Sri, dan Iwan Setyawan. “Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Jurnal Law Pro Justitia. Vol. I No. 2, 2016, hal. 38–53.

Permata Sari Intan et al. “Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika”. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 104–109. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1462 diakses 2019.

Pratama, Antonius Aditya. “Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim”. Vol. 1 No. 1, 2022 https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i1.1705.

Yakin, Nabain. “Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhada Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika”. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 20–32. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103.

Buku

Triawan R dkk, Membongkar Kebijakan Narkotika ‘Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya’ (2010)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”., 2018, 133.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi Kencana, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2019

Triawan, Rido dkk. Membongkar Kebijakan Narkotika “Catatan Kritis Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Beserta Tinjauan Konstitusionalitasnya.” Jakarta, 2010.

Website

“Apa itu Doble Track System Dalam Pidana Narkotika. | VARIA BANTEN”. https://variabanten.com/482/apa-itu-doble-track-system-dalam-pidana-narkotika.html diakses 17 November 2023.

.

“MENGENAL PERBEDAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA: UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR, SERTA PENGGOLONGANNYA”. https://jatim.bnn.go.id/mengenal-perbedaan-narkotika-psikotropika-undang-undang-mengatur-serta-penggolongannya/ diakses 23 Oktober 2023.

“Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan”. https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/ diakses 17 November 2023.