Re-Eksaminasi Konstruksi Kontrak Tidak Bernama Hire Purchase Kendaraan Bermotor Dan Hubungannya Dengan Leasing

Abstract

Perjanjian merupakan hak setiap orang untuk melakukan perikatan, namun melakukan perjanjian haruslah melihat peraturan atau ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian agar perjanjian tersebut sah. Perjanjian sewa-beli adalah ciptaan praktek yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tidaklah murni sebebas-bebasnya, ada batasannya dalam melakukan atau pembuatan kontrak. Batasan dari asas kebebasan berkontrak salah satunya adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mencantumkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkontrak. Akibatnya bila dilakukan adalah kontrak tersebut batal demi hukum. Perjanjian sewa beli yang banyak saat ini adalah perjanjian yang dibuat sepihak oleh penjual, yang seharusnya perjanjian itu dibuat oleh kedua belah pihak, yang menentukan semuanya adalah penjual dan konsumen tinggal menyetujui dan mematuhi. Posisi konsumen yang lemah ini dan menimbulkan banyak kerugian. Posisi yang lemah itulah yang dimanfaatkan oleh penjual dengan memaksakan beberapa hal dalam pasal-pasal perjanjian seperti pengambilan kembali unit apabila tidak membayar tanpa memperhitungkan pembayaran yang telah dilakukan konsumen sebelumnya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengetahui re-eksaminasi konstruksi perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor.