Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Trias Politica Montesquieu

Abstract

Pencopotan Hakim yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan diluar batas tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam teori Trias Politica yang dijabarkan Montesqueiu, pembagiaan kekuasaan terbagi menjadi tiga, antara lain legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, lalu eksekutif bertugas untuk pelaksana undang-undang, dan terakhir yudikatif tugasnya yakni untuk menjadi pengawas dari undang-undang. Dengan adanya Trias Polica ini juga akhirnya muncul Check and Balances dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Montesquieu juga memiliki pandangan bahwa negara akan merdeka apabila kekuasaan tersebut tidak hanya dari satu penguasa saja melainkan dari tigas kekuasaan yang mempunyai tugas masing-masing. Sehingga dalam mencopot Hakim Konstitusi itu bukan dari tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika hal ini terjadi, hal ini dapat dikatakan inkonstitusional karena berbeda dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam pasal 24 ayat 1 jelas disebutkan bahwasnya kekuasaan kehakiman harus merdeka sehingga dapat menegakkan hukum dan keadilan yang sebagaimana semestinya. Dalam hakim konstitusi memang Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan tiga nama yang selanjutnya disahkan oleh Presiden, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa seenaknya untuk mencopot hakim pengajuannya tersebut. Sifatnya Dewan Perwakilan Rakyat yakni mengajukan bukan mengangkat. Seperti yang dilakukan oleh DPR pada yang mencopot Hakim Konstitusi yang bernama Hakim Aswanto. Penilitan ini melakukan metode kualitatif, sehingga banyak analis-analis yang dilakukan dengan sumber bahan hukum seperti Peraturan Perundang- Undangan dan juga buku ataupun artikel pendukung lainnya.